Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon - AD AUGUSTA PER ANGUSTA


Motto Fakultas Hukum Universitas Pattimura
"AD AUGUSTA PER ANGUSTA"

  • Perbesar ukuran huruf
  • Ukuran huruf bawaan asli
  • Perkecil ukuran huruf

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM APLIKASI SISMENNAS GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA

PERAN  KEPEMIMPINAN DALAM APLIKASI SISMENNAS GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA

 

oleh : Zaedun, S.Sos

 

 

1.         Pendahuluan.

            Arus globalisasi telah mendorong perubahan pada tatanan nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang melanda seluruh negara di dunia.   Setiap negara berlomba untuk menciptakan sistem politik yang demokratis           dan menerapkan nilai hak asasi manusia dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.   Pada perkembangannya, globalisasi juga telah melahirkan perubahan hakekat ancaman yang            semakin komplek pada tatanan kehidupan suatu bangsa.

            Peran kepemimpinan nasional terutama mengenai ketahanan              pangan bagi kemandirian bangsa pada setiap pengambil kebijakan masih mengalami berbagai permasalahan seperti kurangnya koordinasi dan sinkronisasi baik pada aspek regulasi, koordinasi teknis antara kanwil          maupun instansi terkait bahkan pada pemberdayaan kekuatan lokal seperti kepemimpinan lokal dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal masih dianggap minim.    Kurangnya kemampuan pemimpin saat ini dalam menggunakan Sismennas sebagai sarana pencapaian tujuan pembangunan menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.     Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menegaskan bahwa ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.     Penegasan ini merupakan payung hukum bagi  setiap pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

            Selain itu, kepemimpinan nasional juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan.    Untuk itu diperlukan Sismennas yang dapat diaplikasikan            dalam mengoptimalkan potensi bangsa khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.    Sismennas sebagai pendekatan sistem (systemic approach) akan mencakup input, proses, output, outcome, dan feedback.    Input dalam Sismennas merupakan tatanan luar Sismennas (Outer Setting) yang juga merupakan faktor lingkungan dari           tatanan dalam, sebagai sumber aspirasi kepentingan rakyat dan sumber kepemimpinan nasional.

            Proses dalam Sismennas menggambarkan rangkaian kegiatan dalam pengolahan respon terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan politik  nasional untuk dapat disesuiakan dengan tujuan nasional menggunakan sumber daya yang dimiliki.    Hasil dari aktivitas ini merupakan keputusan-keputusan strategis, taktis, maupun operasional yang pada dasarnya merupakan tanggapan Pemerintah atas berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat.    Output dari Sismennas terhimpun dalam proses arus keluar untuk selanjutnya disalurkan kembali agar terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat dan politik nasional.   Berbagai kebijakan ini dituangkan                dalam bentuk hirarki perundangan dan peraturan, sesuai dengan sifat permasalahan, klasifikasi kebijakan, maupun instansi atau pejabat yang mengeluarkan kebijakan.     

2.         Pembahasan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu               sesuai tujuan bersama.   Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi          dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan  budayanya. (id.wikipedia.org).     Dalam peranan kepemimpinan sudah memuat tentang fungsi kepemimpinan itu sendiri, oleh karena itu peranan kepemimpinan dalam meningkatkan ketahanan pangan merupakan persoalan yang penting bila dihadapkan dengan pengaruh globalisasi dan ketentuan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagai bentuk paradigma nasional.

Kelangkaan pangan telah menjadi isu global dan sangat mengkhawatirkan kehidupan penduduk dunia yang telah mencapai enam  milyar jiwa.     Perubahan kebijakan strategis kearah peningkatan ketersediaan pangan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa perlu disiapkan bagi setiap Pemimpin bangsa.    Karena kemandirian bangsa merupakan bentuk kesadaran dalam diri bangsa untuk bisa mendisiplin, mengurus, mengelola bangsa dengan cara dan tenaga sendiri, tidak tergantung pada bangsa lain mampu mengelola sendiri, tanpa melupakan sebagai bangsa yang merdeka. (www.duniaesai.com)

Peran dan fungsi  kepemimpinan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional sangat menentukan bagi keberlanjutan kehidupan suatu bangsa.    Menurut John Adain, pemimpin sebagai orang yang memiliki kualitas kepribadian dan watak tertentu, yang sesuai dengan situasi umum, didukung pengetahuan teknis dan pengalaman yang relevan, yang mampu menyediakan fungsi yang diperlukan untuk menuntun kelompok guna mencapai tujuan, serta pada waktu yang sama memelihara dan membangun persatuan tim.   Semua itu dilakukan berdasarkan rasio dan proporsi yang tepat dengan bantuan anggota tim lain (John Adain, 2008 :14).    Pada konteks sosial, dalam kaitan dengan peran pemimpin melayani rakyat sekaligus mengharapkan peran rakyat dalam melindungi negara, Marchiavelli pernah menganjurkan bahwa negara yang melayani rakyatnya dan rakyat yang melayani negaranya (Alistair McAlpine,  2004 : 11).                     

Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi.   Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya.   Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin meliputi : pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horizontal (antar bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (Ahmad dan Sobry : 2009, Hal : 26-27)

Sismennas merupakan sarana agar bagaimana suatu negara dikelola atau bagaimana mengelola suatu negara.   Manajemen Nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat disebut Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) dimana dalam pembahasannya lebih komprehansif integral (utuh menyeluruh) dan orientasinya lebih difokuskan kepada identifikasi (pengenalan) masalah, faktor-faktor strategis sehingga dengan demikian Sismennas merupakan kerangka dasar, landasan,            pedoman dan sarana bagi proses pembelajaran maupun penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan baik bersifat umum / rutin maupun pembangunan (proyek). (www.unpas.ac.id).

Berlandaskan pemikiran tersebut maka persoalan yang ditemukan  terkait dengan peran kepemimpinan dalam aplikasi Sismennas guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, adalah :

a.         Kurangnya Peran Kepemimpinan Nasional yang Visioner dalam Mengaplikasikan Sismennas bagi Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional

            Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia namun disisi lain Indonesia juga memiliki sejumlah potensi permasalahan yang memerlukan peran kepemimpinan yang visioner untuk memecahkan sejumlah permasalahan tersebut dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.   Permasalahan yang melingkupi bangsa Indonesia tersebar dari tingkat pusat            sampai kedaerah kabupaten / kota seperti persoalan moral pemimpin, Pemimpin yang KKN atau kepemimpinan yang hanya untuk mengejar status sosial sehingga mengabaikan aspek-aspek normatif yang berperan dalam kesuksesan kepemimpinannya terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.

Kepemimpinan yang berkembang saat ini lebih cenderung  kepada keterwakilan kelompok atau golongan sehingga bukan            sebagai pemimpin bangsa atau wilayah dari semua masyarakat yang ada.   Kecenderungan pemimpin yang berasal dari partai dan          mengabdi kepada partai ketika menjadi pemimpin akan semakin mengkerdilkan makna kepemimpinan itu sendiri.    Peran kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang mampu berfikir jauh             kedepan tentang kelangsungan hidup bangsa bukan pribadi /            kelompok sehingga ide dan gagasan yang dilahirkan juga murni             untuk kepentingan bangsa dan tidak untuk kepentingan kekuasaan sesaat apalagi untuk kepentingan politik partai.

b.         Belum Sinkronnya Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menerapkan Sismennas Dibidang Ketahanan Pangan bagi Kemandirian Bangsa.

            Ketidaksinkronnya regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih terjadi di beberapa Kabupaten / Kota, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan dalam tata keloka pemerintahan.   Hal ini sangat berdampak buruk bagi percepatan pembangunan khususnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.    Oleh karena itu diperlukan peranan Sismennas dalam menyinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah sesuai dengan PP RI Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.

            Sinkronisasi regulasi pemerintah dengan memanfaatkan  Sismennas sebagai sarana bagi kelancaran tugas kepemimpinan           dalam memadukan tata nilai, struktur, fungsi dan proses kerja untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.    Sebagai tata nilai maka Sismennas merupakan usaha menyeluruh dari setiap kepemimpinan dalam mengintegrasikan karsa, sarana, dan upaya untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional yang berdaya saing dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi kepemimpinan di pusat muapun  di daerah.

c.         Kurangnya Pelibatan Peran Kepemimpinan Lokal dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

            Pembangunan ketahanan pangan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bangsa bukan menjadi tanggung jawab pemerintah                saja namun memerlukan keterlibatan berbagai pihak terutama tokoh-tokoh masyarakat sebagai kekuatan moral dalam mendorong  percepatan pembangunan di daerah.    Selama ini kepemimpinan lokal masih terabaikan dalam proses pembangunan di daerah, bahkan kepemimpinan lokal hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan Parpol dalam rangka pemenangan Pemilu.   Peran kepemimpinan dalam memberdayakan tokoh masyarakat sebagai kepemimpinan lokal  memiliki relevansi yang dapat menggerakkan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pemberdayaan tersebut melalui Sismennas sebagai sarana dalam mengelola potensi nasional menjadi kekuatan dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

d.         Kurangnya Koordinasi yang Sinergis dalam Menjalankan Sismennas Antar Kementerian, Kanwil dan Dinas-dinas Terkait.

            Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melibatkan berbagai pihak karena ada keterkaitan dalam sub-sub sistem pembangunan.    Selama ini persoalan koordinasi yang sinergis masih mengalami kesulitan karena adanya ego sektoral yang berperan               dalam menghambat kelancaran koordinasi serta belum adanya  landasan hukum yang mengikat berbagai instansi terkait dalam melaksanakan koordinasi.    Oleh karena itu diperlukan landasan hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terkait dalam berkoordinasi serta mendayagunakan peran Sismennas sebagai sarana peningkatan kualitas kerja sehingga mampu meredam ego sektoral dalam jaringan kerja sama guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.   Karena pembangunan ketahanan pangan memerlukan keterlibatan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Riset dan Teknologi  serta Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga non pemerintah.    Oleh karena itu pemanfaatan Sismennas sebagai sarana koordinasi yang sinergis baik dari tingkat kementerian, kanwil maupun instansi guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.

            Seperti halnya dalam manajemen modern, maka Sismennas            juga menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur / pihak yang  ada dalam proses perencanaan dan pengambilan kepu­tusan.   Keterlibat­an tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan masyarakat sebagai yang dilayani negara merupakan representasi harapan dan keinginan tujuan nasional.    Tingkat Komprehensif dari suatu proses analisis pengambilan kebijakan oleh Pimpinan nasional dengan memperhatikan astagatra akan dapat diperoleh benefit terbaik bagi peningkatan ketahanan pangan dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

e.         Hubungan Peran dan Fungsi Kepemimpinan dalam Sismennas.

            Peran dan fungsi kepemimpinan selalu memberikan daya tarik yang kuat pada setiap orang.  Literatur tentang kepemimpinan senantiasa memberikan penjelasan bagaimana menjadi pemimpin              yang baik, sikap dan gaya yang sesuai dengan situasi kepemimpinan, dan syarat-syarat pemimpin yang baik.   Pemimpin apapun wujudnya dan dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya (Nasution, 2008 : 127, 131).

            Dalam nilai-nilai kepemimpinan ada komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dalam menjalankan fungsinya            untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalu berbagai program              dan kebijakan yang menyentuh kehidupan orang banyak.    Peran dan fungsi kepemimpinan saat ini banyak mengalami distorsi khususnya pada kepemimpinan tingkat daerah banyak mengalami stagnasi           karena belum memahami tetang peran dan fungsi kepemimpinan           dalam menjalankan Sismennas.    Distorsi kepemimpinan ini juga karena Papol sebagai mesin dalam pengkaderan kepemimpinan belum             bekerja secara optimal sehingga output dari pengkaderan kepemimpinan dari parpol banyak mengalami kegagalan dalam perjalanan kepemimpinan.    Pada dasarnya pelaksanaan kepemimpinan tidak lepas dari Sismennas, karena Sismennas merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan           daya nasional demi mencapai tujuan nasional.    Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil kebijakann  (policy evaluation) terhadap berbagai kebijakan nasional. (www.damandiri.or.id)

            Data yang digunakan oleh Pimpinan dalam pengambilan kebijakan nasional harus akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu nasional yang merupakan sasaran pembangunan nasional.   Kualitas dari analisis pengambilan kebijakan nasional oleh setiap pemimpin sangat dipengaruhi oleh data yang disajikan melalui pemanfaatan Sismennas.    Sebagai bukti dalam penggunaan Sismennas bahwa setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus melalui analisis yang mendalam melalui berbagai aspek dan isu penting dalam menetapkan gambaran keterkaitan yang jelas “be­nang merah” antara (1) permasalahan strategis ketahanan pangan nasional                  yang berhasil di identifikasi dengan data pendukung analisis,                        (2) permasalahan yang berhasil di identifikasi dengan program                   atau aktivitas yang diusulkan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, (3) kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa baik secara nasional maupun regional dapat dimanfaatkan melalui peran kepemimpinan dengan Sismennas bagi peningkatan ketahanan pangan nasional.

f.          Meningkatkan Peran dan Fungsi Kepemimpinan dalam Aplikasi Sismennas.

            Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.   Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan yang menggunakan Sismennas dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa.   Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia menuju kemandirian bangsa.   Dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.   Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.   Menurut Miftah Thoha, pemimpin harus mampu  menjawab pertanyaan sebenarnya dalam menjalankan kewajibannya. Bila kita memposisikan pemimpin sebagai seorang aktor di panggung teater, maka ia bisa memainkan perannya sebagai kewajiban yang harus dimainkan (Miftah Thoha,  2009 :10).                                         

            Meningkatkan peran dan fungsi Kepemimpinan dalam Sismennas memerlukan pemahaman dengan pendekatan tiga dimensi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, yaitu (1) Seorang pemimpin harus memiliki wawasan tentang Sismennas sebagai langkah awal dalam peran Kepemimpinan yang menyeimbangkan perencanaan strategis dengan pelaksanaan yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai; (2) Penyelarasan dalam peran kepemimpinan dengan mewujudkan kebersamaan dalam tindakan melalui keterikatan dalam Sismennas (perangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan          sehingga membentuk totalitas), struktur dan proses dalam pembangunan sistem ketahanan pangan yang tangguh bagi kemandirian bangsa;               (3) Pemberdayaan kepemimpinan melalui Sismennas sebagai hal penting dan strategis dalam peran kepemimpinan untuk mempersatukan wujud kepentingan bangsa yang beraneka ragam menjadi seimbang antara individu, kelompok dan organisasi sebagai kekuatan bagi seorang pemimpin untuk memotivasi perubahan sikap orang yang dipimpin melalui pemberdayaan bakat, kecerdikan emosional dan membangkitkan pikiran kreativitas.

            Ada tiga faktor dalam Sismennas yang perlu diintegrasikan           dalam meningkatkan peran dan fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, yaitu karsa, sarana, dan upaya.    Karsa adalah kehendak atau tujuan yang akan dicapai oleh setiap pemimpin sebagai arah agar aktivitas yang dilakukan tetap pada jalur pencapaian yang diinginkan.    Hal ini terkait dengan kemampuan pemimpin di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, guna mengatasi berbagai permasalahan nasional khususnya dibidang ketahanan pangan.    Sarana merupakan wadah bagi kepemimpinan dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya dalam proses mencapai tujuan kemandirian bangsa, sarana juga merupakan faktor dominan dan  sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan.   Upaya merupakan proses pengambilan keputusan bagi pemimpin dari berbagai dimensi melalui transformasi potensi sumber daya nasional menjadi kemampuan dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa.

            Sismennas berdasarkan cakupannya terbagi atas supra struktur,  infra struktur, dan sub struktur.   Pendekatan ini merupakan cara ideal bagi setiap kepemimpinan untuk dapat mendefinisikan sistem            sebagai unit analisis dalam pengembangan dan pengambilan          kebijakan.      Dalam Ketatanegaraan Indonesia pengelompokan tatanan tersebut menjadi (1) Supra Struktur; (2) Infra Struktur, dan (3) Sub Struktur.   Strata Supra Struktur adalah unsur negara bersama             unsur Pimpinan / Pemerintah yang dalam keseharian merupakan Kelembagaan Tinggi Negara.    Supra struktur lazim disebut unsur ”Birokrasi” atau ”Aparatur” yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.   Strata Infra Struktur adalah berbagai ”Komponen Bangsa” yang memiliki kemampuan politis menyalurkan kepentingan dan aspirasi kehidupan masyarakat.                Strata Sub Struktur adalah unsur masyarakat yang mengacu pola kehidupan sosial budaya, membentuk lingkungan hidup bersama          secara tertib dan teratur.

            Beberapa indikator keberhasilan Sismennas dalam peran dan fungsi kepemimpinan dapat tercermin pada : “Terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance), keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah, sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.   Kesemua itu akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran serta  aktifnya mendukung peran kepemimpinan dalam mengaplikasikan  sismennas guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.”

3.       Penutup.                                                                                                      

a.         Kesimpulan.

1)         Peran kepemimpinan saat ini banyak mengalami distorsi karena pengkaderan kepemimpinan tidak berjalan secara              efektif, parpol sebagai sarana pengkaderan kepemimpinan              belum berjalan secara optimal sehingga yang terjadi adalah kepemimpinan yang tidak memiliki visi pembangunan yang jelas  dan hanya berorientasi kepentingan sesaat.     Kuatnya tarik  menarik antara kepentingan golongan dan individu mengalahkan kepentingan nasional.    Minimnya kepemimpinan yang visioner sangat berpengaruh terhadap pembangunan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa.

2)         Permasalahan pembangunan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa memerlukan keterlibatan peran pemimpin           yang mampu menjalankan Sismennas sebagai sarana dalam mengelola sumber daya bangsa.    Peran dan fungsi kepemimpinan saat ini belum banyak mengarah kepada peningkatan pembangunan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa.    Hal ini terjadi   karena masih lemahnya kemampuan pemimpin dalam menjadikan Sismennas sebagai sarana dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat.

3)         Oleh karena itu peningkatan peran dan fungsi kepemimpinan dalam menjalankan Sismennas bagi peningkatan ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa perlu diwujudkan melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik,  bertanggung jawab, tegas dan mampu memimpin secara sistematis sesuai dengan sistem manajemen nasional sebagai sarana dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.    Sinkronisasi regulasi dan peningkatan koordinasi menjadi bagi dari prioritas pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkatan kementerian khususnya dalam meningkatkan            ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa.

b.         Saran. 

1)         Untuk menjamin keberhasilan pembangunan ketahanan pangan bagi kemandirian bangsa, diperlukan adanya kepemimpinan yang visioner yang dapat dibentuk melalui lembaga pendidikan formal dan informal serta perlu adanya koordinasi yang kuat             antara kementerian terkait (Kemendagri, Kemen ESDM, Kemen Pertanian, Kementerian PU, Kemenkoinfo, Kemenristek dan lain-lain) dengan tetap melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam memadukan program dan sasaran pembangunan ketahanan pangan yang ingin dicapai disertai sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai melalui pemanfaatan Sismennas.

2)         Untuk mendukung peningakatan produktivitas ketahanan pangan agar memiliki kekuatan pangan maka produksi pangan sebaiknya bersumber kepada keunggulan bahan baku pangan kewilayahan sekaligus sebagai identitas pangan daerah seperti Provinsi Ambon dengan sagu, Provinsi Papua dengan jagung atau ubi dan sebagainya.   Maka diversifikasi pangan ini akan dapat menjadi penguat terhadap upaya pemimpin dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional bagi kemandirian bangsa dapat  berjalan secara optimal.

3)         Untuk mempercepat perwujudaan ketahanan pangan nasional maka hendaknya pemimpin di tingkat nasional maupun daerah menjadikan persoalan ketahanan pangan sebagai isu penting dalam setiap kepemimpinan wilayah sehingga dapat menjadi prioritas yang harus segerah diwujudkan sehingga berpengaruh kepada penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan kosong di wilayah dan pembangunan industri pangan melalui investasi jangka panjang.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Adain, John, 2008, “Kepemimpinan yang Memotivasi, Jakarta :  Gramedia Pustaka Utama.

Alpine, Alistair Mc., 2004, “The Ruthless Leader, Jakarta : Erlangga.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2003, “Manajemen Strategis, Yogyakarta : Andi.

Pokja Kepemimpinan, 2012. “B.S. Kepemimpinan Nasional dan B.S. Kepemimpinan Visioner”,  Jakarta : Lemhannas RI.

Pokja Sismennas, 2012. “B.S. Fungsi Pokok Sismennas, B.S. Simnas, B.S. Garneg dan B.S. Strabangnas”,  Jakarta : Lemhannas RI.

Sanusi, Ahmad dan Sobry Sutikno, 2009, “Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan, Bandung : Prospek.

Thoha, Miftah, 2009, “Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

 

Sumber hukum :

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang RI No 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005 – 2025.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.

 

Sumber internet:

www.unpas.ac.id tentang Sismennas.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan.

www.damandiri.or.id tentang Sismennas.

www.Dunia esai.com tentang Kemandirian Bangsa.

 

Add comment


Security code
Refresh

Comments on: Info Beasiswa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

.: Sabtu, 19 April 2014 :.

Informasi dan Agenda

Organisasi

Log Masuk Dosen


Pilihan Anda

Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Unpatti saat ini ?
 

Akreditasi

Kutipan

“Belajar bukanlah suatu kewajiban, tapi belajar adalah suatu kebutuhan.” ~ The Seven Habits of Highly Effective Teens

Berbagi

FacebookGoogle BookmarksTwitter